RUU Badan Hukum Pendidikan

bem.pngUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus otonom, yang berarti mampu mengelola secara mandiri lembaganya serta dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Sedangkan sekolah/madrasah harus dikelola dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah, yang berarti otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan.

Otonomi sangat dibutuhkan oleh sekolah/madrasah, terutama oleh perguruan tinggi, agar tumbuh dan berkembang kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitas yang merupakan prasyarat agar ilmu, teknologi, dan seni dapat berkembang secara paripurna. Pada gilirannya, perkembangan ilmu, teknologi, dan seni tersebut akan memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.

Untuk mewujudkan otonomi tersebut, maka UU Sisdiknas menentukan bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan (BHP). Artinya, sekolah/madrasah serta perguruan tinggi akan otonom bila secara hukum diberi status sebagai badan hukum, yaitu pemilik hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban pendirinya.

Apa yang dimaksud dengan BHP?

BHP adalah badan hukum bagi penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal, yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

Apa tujuan BHP?

Mewujudkan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi, sehingga tumbuh dan berkembang kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan
mobilitas.

Apa saja prinsip pengelolaan BHP?

  • Nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya bukan mencari sisa lebih, sehingga apabila timbul sisa lebih hasil usaha dari kegiatan BHP, maka seluruh sisa lebih hasil kegiatan tersebut harus ditanamkan kembali ke dalam BHP untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan
  • Otonom, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik;
  • Akuntabel, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  • Transparan, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundangundangan, dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
  • Penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan;
  • Layanan prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan formal yang terbaik, demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta didik;
  • Akses yang berkeadilan, yaitu memberikan pelayanan pendidikan kepada calon peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial agama, dan status sosial serta kemampuan ekonomi;
  • Keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya masingmasing;
  • Keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta didik secara terus menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan tersebut;
  • Partisipasi atas tanggungjawab negara, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang sesungguhnya merupakan tanggungjawab negara.

Apa syarat pendirian BHP?

  • Mempunyai tujuan di bidang pendidikan formal;
  • Mempunyai struktur organisasi;
  • Mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri; dan
  • Mempunyai organ penentu kebijakan umum tertinggi.

Apa saja bentuk BHP?

BHP terdiri atas BHP yang didirikan Pemerintah yang disebut Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP), BHP yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang disebut Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD), serta BHP yang didirikan oleh masyarakat yang disebut Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM).

Sekolah/madrasah yang didirikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat berbentuk BHP, sedangkan sekolah/madrasah yang didirikan masyarakat berbentuk BHP. Perguruan tinggi yang didirikan oleh Pemerintah, termasuk Badan Hukum Milik Negara, maupun yang didirikan oleh masyarakat berbentuk BHP. Yayasan, perkumpulan, dan badan hukum lain yang sejenis diakui sebagai BHP, dengan penyesuaian tata kelolanya pada tata kelola BHP.

Apakah BHP mengarah pada komersialisasi dan privatisasi?

  1. UU Sisdiknas menegaskan bahwa BHP berprinsip nirlaba yang berarti semua sisa lebih dari kegiatan yang dilakukan BHP, harus dikembalikan untuk kepentingan pengelolaan satuan pendidikan di dalam BHP.
  2. Undang-Undang Dasar 1945 serta UU Sisdiknas menjamin alokasi 20 persen dari APBN dan APBD untuk mendanai pendidikan, sehingga pemerintah tidak lepas tanggungjawab dan akan tetap mendanai penyelenggaraan pendidikan.
  3. Pemerintah dan pemerintah daerah menanggung seluruh biaya operasional, investasi, bahkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan BHP yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar. Selain itu, Pemerintah dan pemerintah daerah menanggung sekurang-kurangnya dua pertiga biaya operasional, investasi, beasiswa serta bantuan biaya pendidikan BHP yang menyelenggarakan pendidikan menengah dan tinggi.
  4. Peserta didik menanggung paling banyak satu per tiga dari biaya operasional BHP, berdasarkan keadilan proporsional yaitu membayar berdasarkan kemampuan orang tua/diri sendiri/pihak yang membiayainya.
  5. BHP wajib menyediakan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi paling sedikit 20% dari jumlah peserta didik di dalam satuan pendidikan yang dikelolanya. Dana untuk beasiswa dan bantuan biaya pendidikan ini ditanggung oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

sumber : Depdiknas

One Response

  1. Kebetulan saya sedang cari artikel tentang BHP. jika ada info terbaru ttg BHP tlg di email ya.trims

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: